Bambang Nurcahyo Prastowo

Hukum Tuhan dan hukum positif

Date: 02-02-08 07:05

Atas permintaan Pak Purwoko, saya akan sampaikan pendapat saya tentang isu yang dilontarkan Nurul Barizah di Jawa Pos. Dua paragraf yang saya anggap inti pembicaraan adalah:

Mencampurkan konsep haram (hukum Allah) dengan
pelanggaran hukum positif adalah kurang tepat karena
seseorang dianggap melanggar hukum positif jika telah ada
putusan pengadilan yang tetap. Hukum positif adalah hukum
yang dinamis, dapat berubah setiap waktu.

Jika konsep haram dikaitkan dengan hukum positif, maka
konsep haram juga akan berubah-rubah sesuai dengan kondisi.
Bukankah hal ini tidak malah membinggungkan?

Menurut pemahaman saya, pada dasarnya pengadilan hukum Tuhan (dengan istilah halal, haram) akan kita temui di akhirat. Artinya, seseorang tidak serta merta menjadi berdosa dihadapan Allah s.w.t karena dijatuhi hukuman oleh pengadilan di dunia, termasuk pengadilan agama. Dalam konteks pemahaman itu, yang mencampuradukkan konsep haram dengan pelanggaran hukum positif justru Nurul Barizah sendiri. Bisa saja urusan halal-haram masuk pengadilan, tetapi itu terjadi setelah ada adopsi konsep itu pada sistem hukum negara yang berlaku seperti perjudian, pelacuran, dan minuman keras. Status berdosa tidaknya seseorang, hanya yang Maha Tahu yang bisa memastikan.

Dalam pemahaman keagamaan (khususnya Islam yang membawa misi keadilan), hukum positif difahami sebagai perjanjian di masyarakat. Di negeri yang menyatakan mengadopsi sepenuhnya hukum Islam pun harus mengambil keputusan pilihan atas beberapa alternatif interpretasi. Pernyataan MUI tentang haramnya pelanggaran HKI sejalan dengan pemahaman saya tentang berdosanya orang yang melanggar peraturan lalulintas. Mekanisme banding, peninjauan kembali, mahkamah konstitusi, menunjukkan pemahaman kita akan ketidaksempurnaan sistem pengadilan dunia. Fenomena "say no to software patent" telah menunjukkan ketidaksempurnaan sistem perlindungan hakcipta dan paten. Namun demikian, itu tidak berarti memberi rasa halal pada umat manusia untuk membajak karya orang lain begitu saja.

Penjelasan rinci tentang HKI yang sesuai dan tidak sesuai hukum Islam tidak diperlukan karena fungsi dari fatwa itu menyampaikan pendapat MUI tentang adanya dosa dalam tindak kejahatan (versi hukum positif) pembajakan karya intelektual. Rincian kesesuaian dengan hukum Islam masih perlu diteliti kalimat-per-kalimat dari perundang-undangan tentang hakcipta dan paten itu. Kalau memang diperlukan, bisa saja dilakukan penelitian kasus per kasus; bisa saja dimintakan fatwa MUI tentang berdosatidaknyanya orang yang menjual buah tanaman yang tumbuh dihalamannya yang kebetulan struktur genetik tumbuhannya telah dipatenkan orang lain.

Pernyataan Fatwa MUI membunuh kreativitas jelas berlebihan. Kenyataannya, gerakan opensource, open content, open access, muncul di negeri yang sistemnya sangat melindungi hak cipta. Di Indonesia, sistem perlindungan hak cipta masih bersifat suka-suka. Karena itu pertumbuhan kreativitas pengembangan produk baru yang free belum sedahsyat di Amerika (menyusul Jepang). Kreativitas kita masih pada level tukar-menukar lisence key antar para user; berburu crack (software untuk membobol sistem lisence key) dan sebagainya.

Pendapat saya mungkin akan berubah apabila ada kejadian ekstrim semisal berbekal Fatwa MUI tentang HKI, BSA menggandeng FPI menggerebeg pengguna produk Microsoft (TM) bajakan.