Bambang Nurcahyo Prastowo

Belajar Politik di Indonesia

Di Internet banyak beredar berita tentang banyaknya sponsor yang mendanai pencitraan tokoh tertentu sebagai capres. Pertanyaannya, apa yang mendorong suatu pengusaha membantu kampanye suatu partai atau seseorang untuk menduduki kursi parlemen atau pemerintahan? Bagaimana kita mengambil pilihan yang menentukan saat pemilu?

Sedikit banyak sistem politik di Indonesia memiliki kesamaannya dengan Amerika. Kita punya DPR dan DPD, Amerika punya House of Representative dan House of Common. Indonesia dan Amerika sama-sama mengikuti sistem pilih presiden (dan kepala daerah) langsung. Proses pemilu baik anggota perlemen maupun presiden dan kepala daerah melibatkan kampanye untuk mendapatkan dukungan suara dari masyarakat. Program kampanye tidak murah. Selain biaya langsung dalam bentuk pemasangan baliho, pembagian kaos dan pasang iklan eksplisit, kampanye yang efektif melibatkan kegiatan rapat umum serta pembelian jam-jam tayang media massa untuk pemberitaan pencitraan mendapatkan simpati para pemilih. Selain itu, dengan semakin banyaknya pengakases Internet, sebagian pembiayaan beralih ke pendanaan pembuatan pesan viral serta penyebaran pesan yang diviralkan itu.

Untuk memahami apa arti sumbangan pendanaan kampanye, saya mencoba belajar dari data yang dikumpulan opensecret.org dari kegiatan kampanye pemilihan presiden Amerikan 2012. Gambar berikut berisi daftar sponsor utama kampanye Obama, calon dari partai Demokrat dan Mitt Romney dari partai Republican. Situs web tersebut menjelaskan bahwa nama korporasi dalam daftar tersebut bukan nama penyumbang secara langsung namun nama institusi tempat para penyumbang individual berafiliasi.

Afiliasi masyarakat penyumbang dana kampanye presiden (sumber http://opensecret.org)

Sepintas terlihat bahwa sponsor kampanye Obama banyak datang dari kalangan perguruan tinggi (antara lain Harvard dan Stanford) serta perusahaan teknologi informasi (Microsoft, Google dan IBM ada di situ). Sponsor Romney banyak dari kalangan perbankan dan perusahaan konglomerat. Kalau kita simak kebijakan yang ditelorkan partai terkait, kita bisa hubungkan mengapa seperti itu.

Banyak situs internet yang meringkas perbedaan pandangan dan pilihan kebijakan pada isu-isu tertentu seperti antar lain http://www.diffen.com/difference/Democrat_vs_Republican. Secara umum dikatakan Demokrat menganut filosofi liberal sedangkan Republikan cenderung konservatif. Dari sisi perekonomian Demokrat cenderung menerapkan pajak progresif. Mereka yang berpenghasilan lebih tinggi harus bayar pajak dengan prosentase lebih besar. Mereka yang kaya harus menanggung lebih banyak pendanaan untuk kesejahteraan umum. Republikan lebih mengutamakan menegakkan keadilan atas perlindungan terhadap hak individu. Perimbangan pendapatan perorangan diserahkan pada mekanisme keseimbangan pasar.

Dengan data seperti itu, kepentingan di balik sumbangan pada biaya kampanye kubu tertentu bisa dijelaskan dengan mudah. Kehidupan perguruan tinggi bergantung pada kemampuan masyarakat membayar uang kuliah. Makin banyak yang mampu bayar uang kuliah, makin besar pemasukannya. Jumlah orang kaya tidak banyak, karenanya yang mampu bayar uang kuliah tinggi sedikit pula. Kebijakan menarik pajak besar dari orang kaya untuk bantu bayar kuliah orang tidak mampu tentu lah sangat diharapkan. Demikian pula dengan perusahan ICT seperti Microsoft dan Google. Bisnis mereka bergantung pada banyaknya kerumunan pengguna. Makin banyak masyarakat yang mampu beli komputer, makin besar peluang perusahaan ICT berkembang. Mereka tidak berkeberatan bayar pajak tinggi karena uang itu, bila kebijkan Demokrat diterapkan, akan kembali lagi.

Kebijakan Republikan lebih cenderung melindungi hak-hak pribadi untuk mengumpulkan kekayaan. Kewajiban bayar pajak harus disamakan prosentasenya bagi seluruh warga negara. Masyarakat, termasuk yang kaya tidak lah seharusnya diwajibkan bayar pajak tinggi. Masyarakat yang kehidupannya ditanggung dengan yang pajak melalui subsidi tunjangan kemiskinan atau bantuan pendidikan dipastikan tidak akan mengalir ke konsumen mobil, baju dan rumah mewah. Bisnis perbankan banyak diuntungkan dari roda perekonomian perusahaan besar pula. Kita bisa fahami bahwa manakala perekonomian ambruk dan banyak peminjam dana bank tidak bisa mengembalikan dana, mereke menuntut penjamin dari pemerintah.

Isu ikutan seperti hak atau larangan aborsi bisa dijelaskan dari sisi nilai bisnisnya. Di kalangan konglomerat, nilai keagamaan masih dianggap ketal dengan ritual kunjungan rutin ke rumah ibadah; karenanya mereke cenderung melarang aborsi. Di masyarakat bawah, kehadiran anak bisa menjadi tambahan beban sehingga mereka bisa dirayu untuk memilih dengan janji kemudahan aborsi. Demikian pula dengan isu peredaran senjata api. Harga sSegalama macam isu yang dipertentangkan bisa dijelaskan akarnya pada kepentingan keberlangsungan hidup institusi-institusi sponsor itu.

Bagaimana dengan partai-parti di Indonesia? Adakah mereka berani kampanye dengan menduduki posisi yang jelas pada isu-isu permasalahan pengambilan kebijakan pemerintahan?

1. membantu masyarakat miskin dengan subsidi atau bantuan tunai langsung?
2. membangun PLTN atau memperbesar pengerukan batubara dan penyedotan minyak bumi?
3. Bangun sistem subway (MRT) atau memperbanyak jalan layang?
4. Untuk pendidikan dilakukan kurikulum nasional atau terserah pemerintah daerah?
5. Untuk konsesi hutan/pertambangan pakai model perusahaan yang sewa lahan atau pemerintah yang sewa tenaga?
6. Mendanai lebih banyak pengembangan lahan peternakan sapi atau buka keran impor daging dan susu?
7. Mengucurkan dana pendidikan lebih banyak ke perguruan tinggi dan lembaga riset atau meningkatkan kualitas sekolah dasar?
8. Memperkuat personil KPK atau memperbaiki lembaga pengadilan dan kepolisian?
9. Melarang penjualan rokok pada anak di bawah umur;
   melarang pasang iklan rokok di mana pun?
10. dst..

Darimana kita bisa gali informasi kebijakan pemerintahan yang akan diperjuangkan masing-masing partai? Beberapa pengusaha di Indonesia terlihat kental afiliasi partainya. Beberapa tokoh pindah-pindah partai atau kalau perlu bikin partai baru. Kalau ada bisa jadi kita bisa mendapatkan dasar yang kuat untuk memilih.

Pada dasarnya selurung bangsa Indonesia diharapkan melangkahkan kegiatannya dalam bingkai tujuan negara RI sebagaimana tertulis di pembukaan UUD45 yakni:

"...untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, ..."

Untuk mendukung tujuan itu kadang kita harus memilih banyak cara yang ditawarkan para ahlinya. Dalam praktek, setiap pilihan bisa memberi keuntungan jangka pendek pada kelompok orang tertentu saja. Mereka yang tidak diuntungkan oleh suatu pilihan kebijakan akan merasa dirugikan. Kebijakan membebaskan jalan dari kerumuman pedagang kaki lima sebagai upaya memperlancar lalulintas bagi semua orang dalam jangka pendek menguntungkan pemilik lahan perumahan disekitar jalan itu. Disi lain, para PKL yang diminta pergi merasa dirugikan meskipun sebenarnya mereka tidak rugi sama sekali karena pada dasarnya memang tidak berhak jualan di situ.

Semua partai politik di Indonesia mendukung UUD45. Dalam jangka panjang mereka semua memperjuangkan perlindungan pada segenap bangsa dan seterusnya itu. Yang perlu diperhatikan adalah siapa sponsor utama masing-masing partai itu? Para sponsor utama ini akan berjuang agar kebijakan yang dipilih tidak mengganggu atau kalau bisa menguntungkan bisnis mereka. Pengusaha rokok (sekarang ada menjadi orang terjaya di Indonesia) tidak akan mendukung politisi yang memperjuangkan kesehatan masyarakat melalui kebijakan yang mengakibatkan pengurangan konsumsi rokok. Pengusaha real estate tidak akan mendukung politisi yang memperjuangkan keadilan sosial melalui regulasi ketat di sektor pengembangan lahan. Pengusaha pabrik mobil pribadi dan para pemilik SPBU tidak akan mendukung politisi yang memperjuangkan kesejahteraan umum melalui pengembangan sistem transportasi umum yang baik.